Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, berbagai kejahatan siber, termasuk penyebaran konten intim tanpa izin atau yang sering disebut revenge porn, telah muncul. Kejahatan ini melanggar norma kesusilaan, merampas privasi dan martabat korban, dan memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum tentang revenge porn dari sudut pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU IT). Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga merampas privasi dan martabat korban, serta menyebabkan kerusakan psikologis dan sosial. Studi ini melihat bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur revenge porn dan bagaimana pelaku bertanggung jawab secara pidana menurut hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk melakukan analisis secara kualitatif yuridis. Hasilnya, pasal tentang muatan yang melanggar kesusilaan telah memberikan dasar hukum untuk UU ITE, tetapi belum mengatur pornografi pemukulan. Karena itu, ada ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi di lapangan. Sulitnya mendapatkan bukti digital, aturan yang tumpang tindih, dan perlindungan korban yang kurang, adalah masalah yang masih menjadi tantangan bagi penegakan hukum. Makanya, perlu ada pembaruan regulasi yang lebih lengkap dan berpihak pada korban, termasuk mekanisme pemulihan serta penghapusan konten. Penelitian ini diharapkan bisa beri masukan untuk kebijakan hukum yang lebih lincah menghadapi perkembangan kejahatan siber di Indonesia.

Kata Kunci revenge porn, UU ITE, pertanggungjawaban pidana, kejahatan siber, perlindungan korban