Penelitian ini membahas pokok permasalahan mengenai kekosongan hukum (lacuna legis) dalam pengaturan perlindungan dan pengakuan hak cipta atas ciptaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Masalah terjadi karena Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan manusia sebagai satu-satunya pihak yang dapat disebut sebagai pencipta. Padahal, faktualnya Artificial Intelligence sudah bisa menghasilkan karya tanpa keterlibatan manusia. Hal ini akhirnya menimbulkan kekaburan tentang bagaimana status hukum karya yang dibuat oleh AI. Selain itu, penggunaan karya milik manusia sebagai data untuk melatih AI juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, terutama berkaitan dengan penggunaan kembali dan pemanfaatan ulang karya tersebut tanpa izin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekosongan hukum pengaturan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI serta dampak yuridisnya dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan teori hukum yang relevan yaitu teori personalitas dan teori tenaga kerja untuk menganalisis tentang pengertian pencipta.
Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum karena UUHC tidak secara jelas mengatur mengenai posisi hukum karya AI. Karena karya yang dihasilkan oleh AI tidak memenuhi unsur yang mengacu kepada manusia sebagai penciptanya sehingga karya tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang, walaupun sudah banyak diakui dan dipergunakan dalam praktiknya. Selain itu, penggunaan karya manusia dalam proses pembuatan data/platmen untuk AI juga dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan dalam UU hak cipta yang berlaku masih belum sepenuhnya bisa mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur karya yang dihasilkan oleh AI. Pengaturannya tidak semata tentang status hukumnya, tetapi juga siapa yang bisa dianggap sebagai pencipta, sampai bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Hal ini penting supaya terdapat kepastian hukum, baik bagi pencipta manusia maupun dalam perkembangan teknologi AI.