Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penghasutan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.; dan kedua, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif dan doktrin penghasutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membuktikan unsur-unsur Pasal 161 ayat (1) KUHPidana dengan menerapkan teori unsur tindak pidana Moeljatno, sistem pembuktian negatif wettelijk, dan analisis kausalitas Von Buri. Namun pembuktian tersebut menyisakan kelemahan, terutama pada standar penetapan unsur hasutan yang bertumpu pada keterangan ahli tunggal. Putusan menunjukkan kesesuaian parsial dengan hukum positif, namun mengabaikan uji proporsionalitas dan doktrin clear and present danger, sehingga berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Vonis enam bulan dengan percobaan mencerminkan proporsionalitas pemidanaan, meskipun pemidanaan itu sendiri masih diperdebatkan dari perspektif hak asasi manusia.

Kata Kunci: tindak pidana penghasutan, Pasal 161 KUHP, kebebasan berekspresi.