Detail Tugas Akhir

“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikat Elektronik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo

HKI (2026) “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikat Elektronik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo. 001168447.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text (Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah)
Surat persetujuan unggah karya.pdf
Baca PDF Ukuran File (60kB)
PDF
Text (Halaman Depan)
HALAMAN DEPAN.pdf
Baca PDF Ukuran File (548kB)
PDF
Text (Deskripsi HKI)
DESKRIPSI KARYA TULIS ILMIAH_HERDWI FEBRIANDARI_24710573.pdf
Baca PDF Ukuran File (199kB)
PDF
Text (HKI Full Text)
HKI FULL_HERDWI FEBRIANDARI_24710573.pdf
Restricted to Repository staff only
Akses terbatas: khusus staf repository Request a copy Ukuran File (1MB)
PDF
Text (Setifikat HKI)
Sertifikat HKI Herdwi Febriandari.pdf
Restricted to Repository staff only
Akses terbatas: khusus staf repository Request a copy Ukuran File (2MB)
PDF
Text (Lampiran Dokumen)
Lampiran Dokumen.pdf
Restricted to Repository staff only
Akses terbatas: khusus staf repository Request a copy Ukuran File (2MB)

Abstract

Penerapan sertifikat elektronik merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi pendaftaran tanah yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta penerapan penerapan sertifikat elektronik dalam pendaftaran tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo dan masyarakat pemohon layanan pendaftaran tanah, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikat elektronik secara yuridis telah memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi asas legalitas serta kepastian hukum. Namun, dalam penerapannya di lapangan masih ditemukan kendala teknis berupa keterbatasan infrastruktur dan gangguan sistem, serta kendala sosial berupa rendahnya pemahaman dan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sertifikat elektronik sebagai alat bukti hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar penerapan sertifikat elektronik dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Informasi Item

Item Type Patent
Uncontrolled Keywords Sertifikat Elektronik, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Faculty of Laws
Date Deposited 15 Oct 2026 06:36
Last Modified 15 Oct 2026 06:36
URI https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/21558

Actions (login required)

View Item
View Item
Ada yang bisa kami bantu?