Peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian masalah sengketa tanah di wilayah kantor atr/bpn kabupaten ponorogo

Sengketa tanah merupakan persoalan agraria yang bersifat kompleks dan memiliki dampak sosial yang luas, terutama di wilayah dengan intensitas penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tinggi seperti Kabupaten Ponorogo. Meningkatnya nilai ekonomis tanah serta percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mendorong munculnya berbagai konflik pertanahan, baik berupa sengketa batas, kepemilikan, maupun klaim hak atas
tanah yang belum tertata secara administratif. Dalam konteks tersebut, keberadaan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi sangat strategis sebagai institusi negara yang berwenang memberikan kepastian hukum sekaligus memfasilitasi
penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di Ponorogo didominasi oleh sengketa batas dan kepemilikan yang dipicu oleh ketidakjelasan administrasi pertanahan, penggunaan bukti kepemilikan tradisional, serta pembagian waris tanpa pencatatan resmi. ATR/BPN Kabupaten Ponorogo berperan penting sebagai mediator melalui mekanisme mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan administratif.