IMPLEMENTASI PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (Studi Kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi
sebesar-besarnya keperluan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana implementasi pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo apakah sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitataif. Berdasarkan hasil penelitian prosedur pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 wajib dilaporkan sebelum tanggal yang ditentukan. Pegawai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo wajib melaporkan
pajaknya dalam satu tahun sekali. Sedangkan untuk proses pemotongan dan
penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau
pemegang kas pemerintah yang membayarkan gaji, dan sejenisnya. Hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER
16/PJ/2016.
Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21