IMPLEMENTASI PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (Studi Kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo)



Eka Damayanti, Devi (2017) IMPLEMENTASI PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (Studi Kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (411kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (189kB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (367kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (192kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (608kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (169kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (177kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf

Download (6MB) | Preview
Official URL: http://eprints.umpo.ac.id

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi
sebesar-besarnya keperluan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana implementasi pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo apakah sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitataif. Berdasarkan hasil penelitian prosedur pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 wajib dilaporkan sebelum tanggal yang ditentukan. Pegawai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo wajib melaporkan
pajaknya dalam satu tahun sekali. Sedangkan untuk proses pemotongan dan
penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau
pemegang kas pemerintah yang membayarkan gaji, dan sejenisnya. Hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER
16/PJ/2016.
Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economic > Department of Accounting
Depositing User: Editor FE
Date Deposited: 17 Oct 2017 03:03
Last Modified: 17 Oct 2017 03:03
URI: https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/3662

Actions (login required)

View Item View Item