skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana produk hukum di Kabupaten Ponorogo dibentuk mulai dari tahapan awal penyusunannya sampai dengan publikasi ke masyarakat. Penulis akan menggambarkan keberadaan Bagian Hukum, Sarana dan prasana penunjang, jumlah personil pendukung dan tugas dan fungsi bagian hukum itu sendiri.
Penyusunan peraturan daerah merupakan tugas pokok di bagian hukum. Dimana terdapat 3 sub koordinator di bagian hukum yaitu sub koordinator perundang-undangan, sub koordinator bantuan hukum dan sub koordinator dokumentasi dan informasi. Disini penulis akan lebih menfokuskan pada sub koordinator perundang-undangan karena berhubungan dengan penyusunan produk hukum yang ada di Kabupaten Ponorogo.