Penelitian ini mengangkat tema akuntansi sektor publik yang berfokus pada efektivitas transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkatkan good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan transaksi nontunai pada belanja daerah, kendala yang dihadapi dan menganalisis efektivitas transaksi nontunai dalam meningkatkan good governance. Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kabupaten Madiun. Jenis peneltian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model interaktif (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan transaksi nontunai di BPKAD Kabupaten Madiun sudah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi , Permendagri No 910/1867/SJ tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instruksi Bupati Madiun No 1 Tahun 2017, pelaksanaannya di mulai tanggal 01 Januari 2018, kendala yang sering terjadi adalah infrastruktur jaringan yang tidak stabil yang menyebabkan transaksi mengalami keterlambatan. Dari pelaksanaa transaksi nontunai ini sudah berjalan efektif yang bisa dilihat dari realisasi anggaran yang menunjukkan kriteria efektif sehingga dapat meningkatkan good governance