ANALISIS EFEKTIVITAS TRANSAKSI NONTUNAI PADA BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MADIUN

Suwarni, Suwarni (2023) ANALISIS EFEKTIVITAS TRANSAKSI NONTUNAI PADA BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MADIUN. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text (Halaman Depan) 2.HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text (Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah) 1. bebas perpus suwarni.pdf Download (259kB)
	Text (Bab I) 3.BAB I.pdf Download (408kB)
	Text (Bab II) 4.BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB)
	Text (Bab III) 5.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text (Bab IV) 6.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (Bab V) 7.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	Text (Daftar Pustaka) 9.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (409kB)
	Text (Lampiran) 8.LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Skripsi Full Text) Suwarni_NIM 21441865 watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema akuntansi sektor publik yang berfokus pada efektivitas transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkatkan good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan transaksi nontunai pada belanja daerah, kendala yang dihadapi dan menganalisis efektivitas transaksi nontunai dalam meningkatkan good governance. Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kabupaten Madiun. Jenis peneltian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model interaktif (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan transaksi nontunai di BPKAD Kabupaten Madiun sudah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi , Permendagri No 910/1867/SJ tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instruksi Bupati Madiun No 1 Tahun 2017, pelaksanaannya di mulai tanggal 01 Januari 2018, kendala yang sering terjadi adalah infrastruktur jaringan yang tidak stabil yang menyebabkan transaksi mengalami keterlambatan. Dari pelaksanaa transaksi nontunai ini sudah berjalan efektif yang bisa dilihat dari realisasi anggaran yang menunjukkan kriteria efektif sehingga dapat meningkatkan good governance

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords:	Analisis, efektivitas, nontunai, good governance
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Faculty of Economic > Department of Accounting
Depositing User:	fe . userfe
Date Deposited:	10 Aug 2023 07:07
Last Modified:	10 Aug 2023 07:07
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/11809

Actions (login required)

View Item