Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Sedangkan Subyek pajak penghasilan badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris
tentang:(1) pengaruh dimensi keadilan umum terhadap kepatuhan wajib pajak badan
di Kabupaten Ponorogo (2) pengaruh dimensi timbal balik dengan pemerintah
terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Ponorogo (3) pengaruh dimensi
kepentingan pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Ponorogo
(4) pengaruh dimensi ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan wajib pajak
badan di Kabupaten Ponorogo (5) pengaruh dimensi struktur tarif pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Ponorogo.
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 83 ekslemplar pada badan usaha
yang ada di Kabupaten Ponorogo. Metode analisis data pada penelitian ini
menggunakan regresi logistic.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima dimensi keadilan pajak
yang terdiri dari keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, kepentingan
pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak hanya satu dimensi yang
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten ponorogo adalah
dimensi timbal balik dengan pemerintah.
Kata kunci: dimensi keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak badan