ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MADIUN

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah menginspirasi terbentuknya konsep Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai solusi untuk mengoptimalkan layanan publik di Indonesia pada bidang administrasi kependudukan. Kota Madiun adalah salah satu kota di Indonesia yang mengimplementasikan IKD di wilayahnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital ini merupakan respons atas tantangan meningkatnya kebutuhan akan akses informasi dan layanan yang efisien dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik. Oleh karena itu, analisis kebijakan terhadap pelaksanaan IKD menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan IKD dan untuk mengetahui hamabatan yang dihadapai pemerintah Kota Madiun dalam penerapan IKD tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori pelayanan publik dan analisis kebijakan William N. Dunn untuk dapat mengeksplorasi dan memahami keseluruhan informasi dari data-data yang telah terkumpulkan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya proses kebijakan Kota Madiun dalam menyukseskan pelaksanaan identitas kependudukan digital (IKD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan sosialisasi akan penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital agar masyarakat lebih memahami akan manfaat yang diberikan dalam penggunaan aplikasi IKD. Selain itu mengetahui hambatan yang dialami berupa hambatan teknis dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tanggap dalam menerima informasi terkait pelaksanaan identitas kependudukan digital.
Kata kunci : Analisis Kebijakan, Pelayanan, Identitas Kependudukan Digital