PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO TERHADAP PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 ( Study Kasus pada Mahasiswa FKIP Prodi PPKn Semester IV Tahun Akademik 2013/2014 )

Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa, Pilkada
Pilkada merupakan salah satu pesta demokrasi rakyat dalam
memilih kepala daerah yang ada di wilayah baik wilayah Kabupaten
maupun di wilayah Provinsi. Pilkada secara konstitusional di atur dalam
ayat 4 Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu Gubernur, Bupati,
dan Walikota sebagai Kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota
dipilih oleh rakyat secara demokratis. Melalui pilkada masyarakat
khususnya mahasiswa akan memberikan pilihan dan suara melalui pesta
demokrasi tentang pemilihan kepala daerah yang akan memimpin dan
menyelenggarakan pemerintahan dalam periode yang telah ditentukan
dengan undang-undang.
Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas adalah :
’’Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun
akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap
pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015?”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa FKIP Prodi
PPKn semester IV tahun 2013/2014 Universitas Muhammadiyah
Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo
tahun 2015.Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah
Ponorogo. Sumber data adalah mahasiswa PPKn semester IV tahun
akademik 2013/2014. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode
wawancara, dokumentasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
keragaman persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun
akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap
Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yaitu arti pilkada, pandangan
pilkada, persyaratan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah, bentuk partisipasi di pilkada, serta harapan di Pilkada. Saran yang dapat peneliti
berikan adalah agar mahasiswa mampu memahami pendidikan politik,
mempelajari peraturan dan perundang-undangan untuk menambah
wawasan dalam pelaksanaan pilkada dan ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan pilkada untuk menentukan suatu pemimpin di daerah
setempat.