Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan hukum yang mengatur aspek-informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Berawal dari banyaknya kasus penghinaan di media sosial yang terjadi saat ini, maka penulis skripsi ini penulis merumuskan 2 pokok permasalahan yang akan dibahas dari beberapa referensi dan penelitian. Rumusan masalah tersebut yakni pertama, Bagaimana efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial? Kedua, Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial? Maka dari itu tujuan penelitian ini mengkaji tentang efektivitas UU ITE dalam menangani kasus penghinaan di media sosial dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penghinaan di media sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pendapat. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab seringkali berujung pada tindak pidana penghinaan yang dapat merugikan individu maupun kelompok.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ITE, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana ketentuan hukum dalam UU ITE diterapkan dalam kasus-kasus penghinaan di media sosial dan sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka tindak pidana tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penghinaan di media sosial, efektivitasnya masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti interpretasi hukum yang bervariasi, keterbatasan dalam penegakan hukum, serta tantangan dalam pembuktian di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam aspek sosialisasi hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial untuk memperkuat penerapan UU ITE dalam konteks penghinaan di dunia maya.