PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Hutan menjadi warisan alam yang bernilai untuk kehidupan manusia serta ekosistem di seluruh dunia karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem alam, mengatur iklim, dan memberikan berbagai keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Hutan tidak hanya menyediakan sumber daya alam, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang iklim, penyaring air, dan tempat hidup berbagai spesies flora dan fauna. Pada skripsi ini penulis merumuskan 2 pokok permasalahan yang akan dibahas melalui beberapa referensi dan juga penelitian. Rumusan masalah Pertama, Bagaimana pengaturan perlindungan kawasan hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ? Kedua, Bagaimana efektivitas perlindungan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?. Maka dari itu tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan kawasan hutan dan implemtasi pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Metode Hukum Normatif, dimana peneltian ini berfokus pada mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (yurisprudensi) serta berbagai literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mekanisme / pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan kawasan hutan dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengacu pada serangkaian prosedur dan tindakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan-kententuan perlindungan hutan, serta warga Indonesia yang berperan untuk memelihara dan mencegah kerusakan hutan, baik partisipasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemangku kepentingan atau lembaga yang berwenang, serta partisipasi masyarakat. Kemudian, dalam implementasinya masih tertadapat tantangan dan hambatan seperti pembalakan liar dan konversi lahan untuk perkebunan atau pertanian, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sarana prasarana dan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian hutan.