PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL UNTUK PENINGKATAN REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN MADIUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 80 TAHUN 2021
ELVY NYRAENY (2024) PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL UNTUK PENINGKATAN REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN MADIUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 80 TAHUN 2021. 000530285.
![]() |
Text (SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA)
SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH_ELVY NYRAENY.pdf Download (340kB) |
![]() |
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text (DESKRIPSI HKI)
DESKRIPSI HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB) |
![]() |
Text (SERTIFIKAT HKI)
SERTIFIKAT HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text (LAMPIRAN DOKUMEN)
LAMPIRAN DOKUMEN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text (HKI FULL TEXT)
HKI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengendalian investasi, termasuk perizinan, monitoring, dan evaluasi investasi guna mendorong iklim investasi yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, investor, dan pelaku usaha.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian penanaman modal yang efektif dapat meningkatkan tingkat realisasi investasi, mempercepat proses perizinan, dan mengurangi hambatan birokrasi. Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi investor. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di instansi terkait.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah, optimalisasi sistem pengawasan investasi, dan perluasan sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan pengendalian penanaman modal dapat lebih optimal dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Madiun, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kata Kunci : Pengendalian Penanaman Modal, Realisasi Investasi, Peraturan Bupati Madiun, Kabupaten Madiun
Item Type: | Patent |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengendalian Penanaman Modal, Realisasi Investasi, Peraturan Bupati Madiun, Kabupaten Madiun |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Laws > Departements of Laws |
Depositing User: | fh . userfh |
Date Deposited: | 12 Sep 2024 01:44 |
Last Modified: | 08 May 2025 05:50 |
URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/15173 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |