Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Pada Kewenangan Pejabat Publik Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC Tahun 2003 Sebagai Upaya Revolusi Hukum di Indonesia

Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) adalah sebuah mekanisme perampasan aset yang memungkinkan perampasan dilakukan secara cepat dan efesien tanpa perlu menunggu adanya hasil putusan hakim dalam proses persidangan terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan perampasan aset tanpa pemidanaan. oleh karena sering kali para pejabat publik menyalahgunakan wewenang atau kebijakan nya, sehingga terlalu banyak pejabat yang terseret baik tindak pidana korupsi, pencucian uang, penggelapan dan juga penadahan membuat para akedemisi dan para penegak hukum mengambil sikap untuk segera memberlakukan mekanisme NCBAF ini di indonesia. penelitian ini bertujuan menjadi pedoman dasar supaya mekanisme NCBAF terjadi di indonesia untuk mewujud revolusi hukum demi rakyat, bangsa dan negara. adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam menjawab mengenai segala tantangan yang akan dihadapi. hasil yang disajikan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konsep dari NCBAF menghasilkan perampasan aset yang efisien, cepat dan sesuai dengan Undang Undang 1945 mengenai hak hak warga negara yang menegaskan bahwa keinginan rakyat indonesia dalam hal dana dari sita aset akan disalurkan demi menghidupi serta mencukupi kebutuhan kebutuhan daripada rakyat atas kekurangan fasilitas negara selama ini. peraturan perundangan undangan yang saat ini diberlakukan di indonesia membatalkan keinginan negara dalam hal mensejahterahkan rakyat, sepantasnya melalui mekanisme NCBAF dalam peraturan UNCAC Tahun 2003 dapat dijadikan sebuah trobosan hukum dalam memenuhi harapan harapan pendiri bangsa dan ideologi negara