Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Pada Kewenangan Pejabat Publik Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC Tahun 2003 Sebagai Upaya Revolusi Hukum di Indonesia

Yugo Raharjo, Sendiartono (2025) Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Pada Kewenangan Pejabat Publik Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC Tahun 2003 Sebagai Upaya Revolusi Hukum di Indonesia. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text (SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA) Surat Persetujuan Unggah Karya.pdf Download (184kB)
	Text (HALAMAN DEPAN) Halaman Depan.pdf Download (542kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (313kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (325kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (632kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) adalah sebuah mekanisme perampasan aset yang memungkinkan perampasan dilakukan secara cepat dan efesien tanpa perlu menunggu adanya hasil putusan hakim dalam proses persidangan terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan perampasan aset tanpa pemidanaan. oleh karena sering kali para pejabat publik menyalahgunakan wewenang atau kebijakan nya, sehingga terlalu banyak pejabat yang terseret baik tindak pidana korupsi, pencucian uang, penggelapan dan juga penadahan membuat para akedemisi dan para penegak hukum mengambil sikap untuk segera memberlakukan mekanisme NCBAF ini di indonesia. penelitian ini bertujuan menjadi pedoman dasar supaya mekanisme NCBAF terjadi di indonesia untuk mewujud revolusi hukum demi rakyat, bangsa dan negara. adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam menjawab mengenai segala tantangan yang akan dihadapi. hasil yang disajikan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konsep dari NCBAF menghasilkan perampasan aset yang efisien, cepat dan sesuai dengan Undang Undang 1945 mengenai hak hak warga negara yang menegaskan bahwa keinginan rakyat indonesia dalam hal dana dari sita aset akan disalurkan demi menghidupi serta mencukupi kebutuhan kebutuhan daripada rakyat atas kekurangan fasilitas negara selama ini. peraturan perundangan undangan yang saat ini diberlakukan di indonesia membatalkan keinginan negara dalam hal mensejahterahkan rakyat, sepantasnya melalui mekanisme NCBAF dalam peraturan UNCAC Tahun 2003 dapat dijadikan sebuah trobosan hukum dalam memenuhi harapan harapan pendiri bangsa dan ideologi negara

Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	NCBAF, Pejabat Publik, Revolusi Hukum
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Laws
Depositing User:	Sendiartono Yugo Raharjo
Date Deposited:	05 Nov 2025 03:11
Last Modified:	05 Nov 2025 03:11
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/17346

Actions (login required)

View Item