Amicus curiae (sahabat pengadilan) merupakan konsep hukum yang berakar dari tradisi hukum romawi, melibatkan partisipasi publik melalui penyampaian pendapat hukumnya untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan perkara. Kehadiran amicus curiae di Indonesia ialah wujud prinsip demokrasi yang menitikberatkan pada objektivitas dan kapasitas intelektual. Hal ini kemudian menjadi kontribusi berupa tambahan informasi empiris yang dapat menjawab kebuntuan hukum, fenomena yang sering dihadapi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai alat advokasi, peran amicus curiae pada kasus Haris-Fatia adalah contoh kasus konkret bahwa hukum tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi fokus mengedepankan nilai keadilan subtantif. Meski demikian, penerapan konsep ini di Indonesia masih dihadapkan pada kendala terutama terkait pengakuan dan eksistensinya yang belum diatur secara ekplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan daripada kajian ini untuk menilai secara komprehensif posisi serta kontribusi amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan mengambil studi kasus perkara Haris-Fatia. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa amicus curiae dapat menjadi instrumen demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menyoroti tantangan dam implementasinya, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat guna memperkuat peran amicus curiae agar tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan transparan sehingga mempertegas fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan modern.

Kata Kunci : Amicus Curiae, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana