" STRATEGI KEBIJAKAN KELURAHAN KEPATIHAN DALAM MENGEMBANGKAN UMKM "

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008). Di tingkat lokal, seperti di Kelurahan Kepatihan, pengembangan UMKM menjadi fokus utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rossinugroho, 2025). Berbagai strategi telah diterapkan oleh Kelurahan Kepatihan untuk mendukung UMKM, antara lain melalui pelatihan digital marketing, branding produk, dan fasilitasi perizinan usaha (Azzahra, 2020; Solihin, 2020). Strategi pemasaran digital, khususnya melalui media sosial, telah membantu pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk mereka (Hanum & Sinarasri, 2020).
Selain itu, program-program pemberdayaan seperti bazaar UMKM juga telah dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha mempromosikan produk mereka secara langsung kepada konsumen (Rossinugroho, 2025). Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM tetapi juga memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar (Gitiyarko & Chryshna, 2020). Namun, pengembangan UMKM di Kelurahan Kepatihan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha, dan minimnya inovasi produk (Gonibala, Pontoh, & Lumintang, 2019; Narto & Munawar, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong pertumbuhan UMKM secara optimal (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 6 Tahun 2020; Ghozali, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang telah diterapkan oleh Kelurahan Kepatihan dalam mengembangkan UMKM, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran UMKM dalam perekonomian lokal.