Penelitian ini membahas penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau pejabat publik dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif untuk menelaah aspek hukum serta dinamika faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKPU telah memberikan pedoman hukum yang jelas mengenai larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum ASN, budaya patronase politik, dan keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penegakan hukum, sinergi antar lembaga pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat agar netralitas ASN dapat terjaga demi mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.