Penelitian ini membahas peningkatan keterbukaan informasi dan dokumentasi desa melalui kebijakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur terkait implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam menyediakan akses informasi yang mudah diakses masyarakat, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, literasi digital, serta dukungan infrastruktur. Meski demikian, dengan adanya regulasi yang jelas, dukungan teknologi, dan kesadaran masyarakat, PPID berpotensi besar memperkuat tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.