Penelitian ini membahas ketentuan hukum, implikasi, serta tantangan penegakan hukum terkait penyebaran berita hoaks di era digital dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta literatur akademik dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menindak penyebar hoaks, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti kesulitan identifikasi pelaku, multitafsir pasal, hingga potensi kriminalisasi. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan serius yang perlu diselesaikan melalui edukasi publik. Oleh karena itu, penanggulangan hoaks tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran etika bermedia sosial.