Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai landasan hukum utama dalam menghadapi tantangan era digital. Regulasi ini hadir sebagai upaya negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi, meningkatkan kepastian hukum, serta membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna mengetahui sejauh mana penerapan regulasi ini berjalan di tingkat praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UU PDP memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi dan dorongan bagi penyelenggara sistem elektronik untuk memperketat standar pengelolaan data. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat, kesiapan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan UU PDP memerlukan penguatan sosialisasi, penyesuaian regulasi turunan, dan dukungan teknis agar mampu berjalan optimal serta berkelanjutan di tengah perkembangan digital yang pesat.