PERLINDUNGAN PETUGAS LAPAS DALAM PENGAMANAN DI MENARA ATAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 33 TAHUN 2015

Petugas lapas sering kali dihadapkan pada situasi yang berisiko tinggi, di mana
mereka harus mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang melanggar aturan.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana prosedur dan mekanisme
penanganan tersebut diatur dan dilaksanakan, serta sejauh mana perlindungan hukum dapat
menjamin keselamatan petugas dalam menjalankan tugasnya. pengamanan di Lembaga
Pemasyarakatan secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengamanan diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015. Ketentuan operasional dan
teknis pelaksanaan pengamanan kemudian dituangkan dalam Juklak, Juknis, dan SOP,
yang kesemuanya menjadi dasar legalitas bagi pelaksanaan tugas pengamanan oleh petugas
pemasyarakatan, dalam pembinaan narapidana sistem pemasyarakatan tidak bertindak
sebagai “penyelesai” tunggal atas setiap pelanggaran hukum yang terjadi di dalam Lapas,
melainkan tetap memberikan ruang bagi penegakan hukum umum oleh kepolisian dan
kejaksaan untuk memproses pelaku.