ABSTRAK
Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Kabupaten Ponorogo, kebijakan ini diimplementasikan melalui program Satu Data Ponorogo (SADAP) untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala, seperti perbedaan kualitas data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui Teknik wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen yang relevan. Tahap analisis data merajuk pada kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang mencakup dimensi komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau dispsisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan Kebijakan Satu Data Ponorogo pada prinsipnya telah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dari terjalinnya komunikasi dan koordinasi lintas instansi, tersedianya sumber daya manusia dan sarana pendukung relative memadai, serta adanya komitmen dari para aktor pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, sejumlah hambatan masih dijumpai, antara lain keterbatasan alokasi anggaran, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antar organisasi perangkat daerah, serta belum terinternalisasinya budaya kerja yang berorientasi pada pemanfaatan data secara menyeluruh. Dengan demikian, Upaya penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan peneguhan komitmen secara berkelanjutan menjadi Langkah penting guna mengoptimalkan implementasi Kebijakan Satu Data Ponorogo
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Satu Data, Tata Kelola Data, Pemerintahan Daerah, Ponorogo

ABSTRACT
The One data Indonesia policy is designed to promote governance practices grounded in reliable, integrated, and accountable data management. Whitin Ponorogo regency, this national initiative is operationalized through the Satu data Ponorogo (SADAP) program, which serves as a foundation for development planning and evidence-based public policy making. Despite its implementation, a number of issues persist, particulary inconsistencies in data quality across Regional Apparatus Organizations (OPDs), constrainsts in available resources, and coordination among institutions that has yet to function optimally. This study analyses the implementation of Satu data Ponorogo (SADAP) policy at the Office of Communication, Informatics, and Statistics and the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency of Ponorogo Regency, along with the factors that shape its execution. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data gathered through in-depth interviews, and document analysis. Data interpretation is guided by Edward III’s policy implementation model, encompassing communication, resource availability, implementer disposition, and bureaucratic arrangements. The results reveal that, in general, the Satu Data Ponorogo policy has been implemented at fairly satisfactory level. Coordination and communication across agencies have been eshtabilished, supporting facilities and human resources are considered sufficient, and policy executors demonstrate a strong level of commitment. However, several constraints remain evident, including limited budgetary support, uneven human resource competencies among OPD’s, and the absence of a fully institutionalized data oriented work culture. Therefore, stronger coordination, improved human resource capacity, and sustained commitment are required to optimize the implementation of the Satu Data Ponorogo policy.
Keywords: Policy Implementation, One Data, Data Governance, Local Government, Ponorogo