RINGKASAN

Kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang melibatkan PT Pertamina pada tahun 2025 menjadi sorotan nasional setelah terungkap praktik pencampuran sistematis Pertalite dengan Pertamax di puluhan SPBU mitra resmi. Perbuatan ini tidak hanya merugikan konsumen melalui penurunan oktane yang signifikan sehingga merusak mesin kendaraan, tetapi juga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah akibat penyalahgunaan kuota subsidi, serta mencoreng kredibilitas institusi BUMN di sektor energi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kualifikasi tindak pidana dari praktik tersebut, sekaligus mengevaluasi kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Pertamina berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri ESDM tentang pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Data sekunder diperoleh dari laporan audit BPKP tahun 2025, putusan pengadilan kasus serupa (antara lain Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 456/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst), dokumen internal Pertamina yang dibuka melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik, serta publikasi jurnal hukum dan berita investigasi kredibel sepanjang tahun 2025. Analisis dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian membuktikan bahwa pengoplosan Pertalite dengan Pertamax memenuhi seluruh unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan berlanjut (Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sekaligus merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 55 Undang-Undang Migas yang
ii

melarang perubahan spesifikasi teknis BBM bersubsidi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Lebih lanjut, terdapat cukup bukti untuk menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi karena adanya kesalahan pengawasan manajerial, keuntungan ekonomi langsung bagi korporasi, serta pelanggaran yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha resmi (berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1686 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2016). Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Pertamina dapat dipidana sebagai korporasi dengan sanksi denda korporasi maksimal ditambah pencabutan izin operasional unit bisnis terkait, disertai tuntutan pidana individu terhadap direksi dan manajer wilayah yang terbukti terlibat, sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan pencegahan di masa mendatang.

Kata kunci : pengoplosan BBM bersubsidi, Pertamina, pertanggungjawaban pidana korporasi, Pertalite-Pertamax, pelanggaran Undang-Undang Migas, kerugian negara