Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis Pil Dobel L di kalangan remaja di Kabupaten Ponorogo melalui studi kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Png. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana serta dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tepat, karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan, termasuk adanya peredaran obat keras tanpa izin edar yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Dilihat dari sudut pandang kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan, putusan hakim telah menerapkan pasal yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum. Pidana penjara yang dikenakan terhadap pelaku remaja masih perlu dievaluasi dari perspektif keadilan dan keuntungan sosial agar tidak hanya berfungsi sebagai represif tetapi juga berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi. Studi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pil Dobel L adalah masalah sosial dan hukum yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum remaja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang seimbang antara tindakan tegas terhadap peredaran obat ilegal dan strategi preventif-edukatif melalui pengawasan distribusi obat, penyuluhan hukum, dan partisipasi aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan obat keras di kalangan remaja.