Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
dalam penanganan pertambangan pasir illegal pasca berlakunya Undan-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya
pergeseran kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah
kabupaten/kota kepada penerintah pusatdan pemerintah provinsi, yang berdampak
pada terbatasnya peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan serta
penindakan terhadap aktivitas pertambangan pasir illegal. Di sisi lain, semakin
maraknya aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Ponorogo
mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara ketentuan hukum
yang telah diatur dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-
undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 telah menyebabkan terjadinya reduksi
kewenangan pemerintah kabupaten dalam sektor pertambangan, khususnya dalam
aspek perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo
tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan pertambangan pasir,
sehingga perannya berubah menjadi koordinatif, fasilitif, dan rekomendatif.
Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam penanganan pertambangan pasir
illegal dan berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan di tingkat lokal.
Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kewenangan pertambangan telah
bergeser ke pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo
masih memiliki basis kewenangan melalui instrument tata ruang, yaitu RTRW.
RTRW memiliki kekuatan hukum (legal force) sebagai dasar pengendalian
pemanfaatan ruang dan dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum
alternatif terhadap aktivitas pertambangan pasir illegal yang tidak sesuai dengan
peruntukan ruang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan optimalisasi
RTRW sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan koordinasi
antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, serta peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan illegal guna mewujudkan
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip
kepastian hukum serta perlindungan lingkungan hidup
Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pertambangan Pasir Ilegal,
RTRW, PerpresNomor 55 Tahun 2022, Penegakan Hukum