Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang
cukai yang tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap penerimaan negara, tetapi
juga mengganggu persaingan usaha yang sehat serta mengancam eksistensi industri
rokok legal. Meskipun pemerintah telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaku
peredaran rokok ilegal melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, praktik
peredaran rokok ilegal masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di
Kabupaten Ponorogo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan
sanksi pidana masih perlu dikaji lebih lanjut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo serta
menganalisis dampak peredaran rokok ilegal terhadap eksistensi rokok legal.
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 25
responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang
undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan
penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan
menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan teori efektivitas hukum Soerjono
Soekanto, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo telah memiliki dasar hukum
yang memadai dan dinilai cukup efektif oleh sebagian besar responden. Sebanyak
64% responden menyatakan bahwa sanksi pidana telah diterapkan secara tegas,
sementara 64% responden berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana mampu
mengurangi peredaran rokok ilegal. Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum optimal karena
masih ditemukannya peredaran rokok ilegal, rendahnya tingkat transparansi
penegakan hukum menurut sebagian responden, serta masih lemahnya pengawasan
terhadap jalur distribusi rokok ilegal.
Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab
utama tingginya peredaran rokok ilegal. Sebanyak 76% responden menyatakan
bahwa harga rokok ilegal jauh lebih murah dibandingkan rokok legal, sedangkan
84% responden berpendapat bahwa keberadaan rokok ilegal mengganggu
penjualan rokok legal. Selain itu, sebanyak 80% responden menyatakan bahwa
pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal masih sulit dilakukan. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal berdampak terhadap menurunnya daya
saing rokok legal, terganggunya persaingan usaha yang sehat, serta berkurangnya
penerimaan negara dari sektor cukai.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kabupaten
Ponorogo berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Keberhasilan
pemberantasan peredaran rokok ilegal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
aturan hukum yang tegas, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan
hukum, efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kesadaran
hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan
masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta
menekan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.