PERLINDUNGAN HUKUM FRANCHISEE UMKM DALAM PRAKTIK WARALABA USAHA MAKANAN DAN MINUMAN (F&B): ANALISIS KEADILAN KONTRAKTUAL DAN KEBERLANJUTAN USAHA DI KABUPATEN PONOROGO

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi franchisee UMKM dalam praktik waralaba F&B di Kabupaten Ponorogo serta menganalisis keadilan kontraktual dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi beberapa franchisee di Kabupaten Ponorogo.
Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa hak-hak hukum franchisee UMKM masih jauh dari memadai. Pada tahap pencegahan, perjanjian waralaba yang digunakan masih berupa kontrak baku, padahal PP Nomor 35 Tahun 2024 mengharuskan adanya prospektus penawaran sebelum kerja sama disepakati. Sayangnya, Dinas Perdakum pun belum berperan banyak keterlibatannya baru sebatas membantu pengurusan NIB serta memberikan konsultasi yang sifatnya pasif, bukan pengawasan aktif. Ketika sengketa terjadi, penyelesaiannya cenderung mengandalkan musyawarah secara informal saja. Pendekatan ini terbukti kurang efektif, terutama karena posisi franchisee dalam bernegosiasi sangat lemah dibanding franchisor. Dari sisi keadilan kontraktual, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pertama, franchisee diwajibkan membeli bahan baku secara eksklusif dari franchisor, namun tanpa kejelasan mengenai struktur harganya. Kedua, tidak adanya klausul yang mengatur batas wilayah usaha menyebabkan mitra-mitra dalam satu jaringan justru saling bersaing dan merebut pasar yang sama. Ketiga, berbagai kewajiban dalam perjanjian bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi riil usaha franchisee di lapangan.
Kondisi ini berdampak pada keterlambatan balik modal dan terancamnya keberlanjutan usaha franchisee UMKM. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran Dinas Perdakum, perbaikan substansi perjanjian oleh franchisor, dan peningkatan literasi hukum franchisee UMKM guna mewujudkan ekosistem waralaba yang berkeadilan di Kabupaten Ponorogo.