PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DILANJUTKAN DENGAN MUTILASI (ANALISIS PUTUSAN KASUS “KOPER MERAH” NOMOR 67/Pid.B/2025/PN Kdr)

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pidana dalam sistem hukum positif Indonesia terkait pembunuhan yang disertai mutilasi. Kajian utama difokuskan pada sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mampu menjangkau perbuatan mutilasi, mengingat sampai saat ini mutilasi belum diatur sebagai tindak pidana mandiri. Selain itu, penelitian juga menganalisis penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr yang dikenal sebagai kasus ‘‘Koper Merah’’.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, asas hukum pidana, teori-teori pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan disertai mutilasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mutilasi membuat penegak hukum mengandalkan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP dengan memperhatikan unsur kesengajaan dan perencanaan. Dalam perkara ‘‘Koper Merah’’, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, sehingga seluruh unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi. Pertimbangan memberatkan berupa cara yang sangat sadis dan tindakan membuang potongan tubuh korban di berbagai tempat menjadi dasar vonis penjara seumur hidup, meskipun jaksa menuntut pidana mati.
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menggambarkan praktik peradilan terhadap mutilasi serta menegaskan perlunya pengaturan yang lebih spesifik demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan yang lebih baik.