PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN PONOROGO

WINANTO, ASIS RIAT and WAFIROTIN, KHUZNATUL ZULFA (2016) PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN PONOROGO. PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN 2016 : BIDANG AGAMA ISLAM, BUDAYA, EKONOMI, SOSIAL HUMANIORA, TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN. pp. 56-69. ISSN 978-602-0815-22-0

Preview	Text COVER PROSIDING DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 03 - 2. ARW, KZW.pdf Download (164kB) | Preview
	Text 5 PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN PONOROGO.pdf Download (2MB)
	Text 5 pemberdayaan sektor informal.pdf Download (322kB)

Abstract

Sektor informal di Kabupaten Ponorogo merupakan fenomena keseharian yang bersifat
kontroversial. Di satu sisi, pemegang otoritas kabupaten sering bersifat tidak ramah pada mereka
(“mengusir”) mereka dari tata ruang kota, tetapi di sisi lain mereka dijadikan sumber pendapatan
bagi pemerintah kabupaten melalui pungutan retribusi dan dapat mengatasi permasalahan
ketenaga- kerjaan di perkotaan. Namun demikian, persoalan sektor informal tidak dapat dibiarkan
begitu saja, karena semakin hari jumlah mereka semakin bertambah banyak dan akan berakibat
pada teranggunya ruang gerak public. Berdasar penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan
bahwa pelaku sektor informal menginginkan adanya pemberdayaan agar usahanya bisa lebih maju
dan tetap berjalan. Beberapa alternative kegiatan pemberdayaan yang diharapkan oleh pelaku
sektor informal adalah: adanya pengadaan gerobak untuk usaha, pelatihan kewirausahaan,
pembentukan kelompok pelaku usaha informal dan kemudahan dalam memperoleh kredit.
Sementara dalam penelitian yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan sektor informal terlihat
adanya pemberdayaan yang dilakukan dengan jalan membentuk suatu kelompok/paguyuban.
Pembentukan kelompok/paguyuban ini didasari oleh keinginan untuk mempertahankan eksistensi
mereka dalam sektor informal. Disamping itu keberadaan paguyuban ini diharapkan sebagai wadah
untuk menyelesaikan permaslahan yang berkaitan dengan sektor informal. alas an lain
dibentuknya paguyuban ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara pelaku sektor
informal dengan pemerintah.

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Proceeding
Depositing User:	Editor FAI
Date Deposited:	23 Nov 2016 01:44
Last Modified:	16 Oct 2020 02:37
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/2746

Actions (login required)

View Item