IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANGUNREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO SKRIPSI

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 tahun 2006; pasal 1 ayat 11). Idealnya kehadiran BPD akan membawa perubahan dalam dinamika sosial dan politik yang selama ini bergerak sentralis tanpa ada mekanisme checks and balance system.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemenrintahan Di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini adalah penelitian purposive sampling mengambil 7 orang informan dari sebagian BPD perangkat desa, LPMD dan tokoh masyarakat Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi Analisis yang digunakan ada lahan alisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang implementasi BPD di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat disimpulkan bahwa di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sudah cukup baik meskipun dalam melaksanakan tugasnya BPD belum bisa maksimal, begitu juga dalam menyelengarakan pemerintahan desa masih juga belum maksimal dalam pelaksanaannya, Contoh dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) tahun 2011-2015, sampai sekarang masih banyak pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana, meski sudah berjalan selama empat tahun di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Key word :BPD, Pengawasan, Pemerintahan Desa.