Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi tuntutan bagi Pemerintah Desa. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan misalnya terkait dengan ketepatan waktu penyelesaian pelaporan dana desa, ketidaksesuaian format yang diterapkan karena belum berbasis teknologi dan kualiatas sumber daya manusia rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikan yang bervariasi. Disamping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur pengawasan yang baik untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi adanya penyimpangan serta penyalahgunaan kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penelitian ini dilakukan pada 20 desa se- Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan sampel 120. Teknik pengampilan sampel dalam penelitian ini adalah puposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis regresi linier berganda. Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji T, uji F serta koefisien determinasi (R²).
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pengawasan memiliki hubungan dengan arah yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.