Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Ponorogo, melalui Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment kemudian Pemerintahan Kabupaten Ponorogo meneruskan INPRES tersebut dengan terbitnya PERBUP Nomor 88 Tahun 2019 untuk mewujudkan inovasi dari program E-Government dimana dalam PERBUP tersebut dimaksudkan terwujudnya pendelegasian kewenangan Bupati kepada kepala DPMPTSP dimana dengan PERBUP ini seluruh bentuk pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal dilimpahkan kepada DPMPTSP. Terciptanya PERBUP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Ponorogo maka dari itu, dinas melakukan pengembangan pelayanan berbasis digital dengan mengeluarkan layanan melalui aplikasi yaitu Online Single Submission (OSS), sistem informasi perizinan terpadu (SIJITU), dan Ponorogo Investment Service Center (PISC), dengan aplikasi OSS dan SIJITU yang merupakan sistem pelayanan perizinan dengan tujuan untuk mempermudah pengajuan surat izin dari pemerintah dan menciptakan model pelayanan perizinan terpadu yang cepat, murah, memberikan kepastian, dan tentunya kini pelayanan ini juga jauh dari resiko pungli dan pengurusan yang berbelit-belit dan aplikasi PISC untuk memaksimalkan pengelolaan potensi di ponorogo untuk para investor guna kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 Terkait pendelegasian kewenangan dalam mewujudkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil implementasi berupa layanan yang berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat di dunia saat ini, dengan layanan yang telah disediakan dinas yaitu Aplikasi adalah OSS, SIJITU, dan PISC. Namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala-kendala yang membuat dinas harus segera berupaya untuk mencari solusi untuk setiap kendala yang muncul guna memaksimalkan sistem pelayanan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya kebijakan terkait pengembangan e-government dalam pemerintahan khususnya di bidang pelayanan perizinan ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat baik yang diberikan oleh pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo, yakni dengan kemudahan mendapatkan surat izin tanpa harus memerlukan waktu yang lama, biaya yang banyak, tenaga yang terbuang akibat berbelit-belitnya proses izin, dan terhindar dari risiko terjadinya pungli. Semua pengerjaan bisa langsung diurus online tanpa perlu datang ke kantor.

Kata Kunci: Implementasi PERBUP, Pelayanan perizinan, e-government