IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI KABUPATEN PONOROGO (PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 90 TAHUN 2015)

Eko Prasetyo, Yusuf (2020) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI KABUPATEN PONOROGO (PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 90 TAHUN 2015). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (623kB)
	Text BAB I.pdf Download (460kB)
	Text Bab II.pdf Download (202kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (128kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Menteri Perhubungan No. 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara tanpa awak di Kabupaten Ponorogo. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu secara apa adanya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang bebagai variabel sosial. Hasil penelitian ini adalah tahap pelaksanaan kebijakan setelah penetapannya dengan berbagai dukungan dari beberapa orgnasisasi untuk menjalakannya. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Ponorogo, tidak terdapat peraturan daerah atau keputusan Bupati sebagai perpanjangan tangan terkait pereturan menteri. Model implementasi kebijakan pemerintah terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015, dapat dikategorikan dalam Model “The top down approach”. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan di Kabupaten Ponorogo didukung oleh variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, namun terhambat oleh masalah transmisi (komunikasi) yang harusnya dilakukan secara tepat, akurat dan konsisten karena Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tidak punya banyak data terkait kepemilikan drone di Ponorogo. Masalah lain yang jadi hambatan adalah pada variabel sumber daya, khususnya yang terkait dengan informasi, di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagai implementor tidak mengetahui dengan persis seberapa banyak orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (pengguna drone), apakah mereka patuh atau tidak terhadap kebijakan menteri perhubungan tersebut karena sedikitnya data terkait pengguna drone.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Kebijakan Menteri Perhubungan No. 90 Tahun 2015
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science
Depositing User:	Library Umpo
Date Deposited:	03 Feb 2021 07:04
Last Modified:	03 Feb 2021 07:04
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5965

Actions (login required)

View Item