UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MEMENUHI KETENTUAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 KABUPATEN PONOROGO (Studi Kasus Parpol GOLKAR, PAN, Dan Gerindra)

LAILA, RAHMAWATI RAHMAN (2018) UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MEMENUHI KETENTUAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 KABUPATEN PONOROGO (Studi Kasus Parpol GOLKAR, PAN, Dan Gerindra). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text Halaman Depan.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (485kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan untuk pembentukan dan kepengurusan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan kebijakan positif sebagai partisipasi perempuan dalam politik. Setiap partai politik diharuskan untuk memenuhi peraturan pemilu dengan mewakilkan 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo, 2) Apa yang menjadi kendala partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upaya partai GOLKAR, PAN dan Gerindra dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dengan mewajibkan seluruh kader perempuan untuk menjadi caleg, melakukan kaderisasi secara ketat dan memilih kader yang berkualitas, 2) kendala yang dihadapi terletak pada sumberdaya manusia yang kurang karena partisipasi politik dari kaum perempuan masih rendah sehingga tidak all out dalam menghadapi pemilu serta keterbatasan finansial untuk terjun ke dunia politik, sehingga mengakibatkan beberapa kader perempuan hanya menjadi syarat pemenuhan kuota 30% secara administratif. Saran 1) Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya, 2) Bagi kaum perempuan yang terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, diharuskan untuk aktif dalam kepengurusan partai politik dan untuk selalu meningkatkan kualitasnya sebagai warga politik, 3) Pelaksana kebijakan harus mengupayakan pendidikan gender dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah mindset bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Kata kunci:Partai Politik, Kuota 30%, Keterwakilan Perempuan

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science
Depositing User:	Editor FISIP
Date Deposited:	08 Oct 2018 02:50
Last Modified:	08 Oct 2018 02:50
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4254

Actions (login required)

View Item