ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA KETRO HARJO TERHADAP UPAYA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DESA KETRO HARJO KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketroharjo Kecamatan Tulakan bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan. Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan di Desa Persiapan Ketro harjo Kecamatan Tulakan, dipandang perlu meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif. Oleh karena itu analisis kebijakan terhadap kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022 sangat penting untuk diteliti sejauh mana dampaknya terhadap kualitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketroharjo Kecamatan Tulakan terhadap upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik setelah pembentukan Desa Definitif Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitiatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling. Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori analisis kebijakan William M. Dunn untuk dapat memamhami keseluruhan informasi dan data yang telah dikumpulkan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Desa Ketro Harjo telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk dilakukan pemekaran desa. Proses pemekaran ini telah melalui serangkaian tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Secara keseluruhan, pemekaran Desa Ketro Harjo terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan wilayah, serta menunjukkan pentingnya peran koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.