ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK ELEKTRONIK DI INDONESIA

Syafa’atul Mudawam (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK ELEKTRONIK DI INDONESIA. EC002025114174.

	Text (Surat Persetujuan unggah karya ilmiah) SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA-.pdf Download (156kB)
	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (924kB)
	Text (DESKRIPSI HKI) DESKRIPSI HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB) | Request a copy
	Text (HKI Full Text) HKI SYAFA'ATUL MUDWAM.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (SERTIFIKAT HKI) sertifikat_Syafa’atul Mudawam.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (864kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis terhadap Implementasi Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik di Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penerapan sertifikat tanah elektronik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Sertifikat tanah elektronik merupakan inovasi dalam sistem administrasi pertanahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan kepemilikan tanah di Indonesia. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, serta perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat elektronik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait sertifikat tanah elektronik telah disusun dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam aspek keamanan data dan aksesibilitas sistem bagi seluruh masyarakat. Belum meratanya infrastruktur teknologi di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam digitalisasi sertifikat tanah.
Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperjelas regulasi terkait sertifikat tanah elektronik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan data. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam pengelolaan sistem digital serta edukasi bagi masyarakat mengenai manfaat dan prosedur penggunaan sertifikat tanah elektronik.

Item Type:	Patent
Uncontrolled Keywords:	Sertifikat Tanah Elektronik, Implementasi, Perlindungan Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Laws
Depositing User:	Syafa'atul Mudawam
Date Deposited:	22 Sep 2025 00:55
Last Modified:	04 Nov 2025 03:01
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/17777

Actions (login required)

View Item