Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan aset hutan di kawasan RPH Badegan Kabupaten Ponorogo yang belum optimal. Permasalahan tersebut terlihat dari praktik tata kelola yang belum berjalan secara maksimal dan konsisten. Gangguan hutan seperti pencurian kayu dan kebakaran masih sering ditemukan di lapangan. Keterbatasan pengawasan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi pengelolaan aset hutan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya tata kelola yang lebih efektif transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Studi ini memiliki tujuan agar dapat melakukan analisis terhadap tata kelola Perum Perhutani dalam pengelolaan aset hutan secara menyeluruh. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi upaya perlindungan kawasan hutan di RPH Badegan secara sistematis. Metode penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi serta dokumentasi. Analisis data dilaksanakan secara interaktif melalui reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan. Kajian teori menggunakan konsep Good Governance berdasarkan sembilan indikator dari UN ESCAP. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan aset hutan telah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan perlindungan. Perum Perhutani telah melibatkan pemerintah desa LMDH serta masyarakat dalam beberapa kegiatan pengelolaan. Namun penerapan prinsip Good Governance masih tidak terjadi secara optimal di kawasan tersebut. Partisipasi masyarakat belum merata dan transparansi informasi masih terbatas dalam lingkup internal. Akuntabilitas publik belum sepenuhnya kuat dalam mendukung pengelolaan aset hutan yang baik. Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana memengaruhi efektivitas pengawasan lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan tata kelola telah berjalan namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek penting. Upaya perlindungan kawasan dilakukan melalui patroli rutin pencegahan kebakaran dan penanganan pencurian kayu. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan peningkatan keterbukaan informasi dan optimalisasi keterlibatan masyarakat.
Kata kunci: Tata Kelola Perhutani, Pengelolaan Aset Hutan, Resort Pemangkuan Hutan Badegan, Good Governance, Partisipasi Masyarakat.