PEMAHAMAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI TERHADAP NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJI KIR DI KOTA MADIUN
Rizky Yogatama (2026) PEMAHAMAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI TERHADAP NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJI KIR DI KOTA MADIUN. 19002.
1. SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.pdf
Download (1MB)
2. Halaman Depan.pdf
Download (1MB)
3. Deskripsi HKI.pdf
Download (157kB)
4. HKI Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB)
5. Sertifikat HKI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
6. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
ABSTRAK
Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan setiap warga negara berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau dikenal sebagai Uji KIR yang didasari oleh UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan ini mewajibkan pemeriksaan berkala bagi seluruh kendaraan bermotor setiap enam bulan sekali, harapannya untuk memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kelayakan kendaraan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pemilik kendaraan mengenai ambang batas kelulusan uji KIR, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampaknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman pemilik kendaraan bermotor dengan standar teknis ambang batas kelayakan sehingga memicu ketidakpatuhan pada regulasi, hal ini didasari oleh faktor internal, faktor eksternal, dan peran pihak ketiga. Berdasarkan tingkat pemahaman tersebut timbul dampak keselamatan di jalan raya dan kerusakan lingkungan salah satunya penurunan kualitas udara. Dinas Perhubungan menghadapi tantangan yang kompleks dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Kata Kunci : Uji KIR, tingkat pemahaman, faktor internal, faktor eksternal
ABSTRAC
Public service is an activity aimed at fulfilling the needs of every citizen based on the law. One form of public service provided by the Department of Transportation is Motor Vehicle Inspection (PKB), commonly known as the KIR Test, which is mandated by Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009. This regulation requires periodic inspections for all motor vehicles every six months to ensure security, safety, and roadworthiness. This study aims to analyze vehicle owners' level of understanding regarding KIR test graduation thresholds, the influencing factors, and the resulting impacts. This research employs a qualitative method with data collection techniques including documentation, observation, and interviews. The study reveals a gap between vehicle owners' understanding and the technical standards of roadworthiness thresholds, which triggers regulatory non-compliance; this is driven by internal factors, external factors, and the role of third parties. This level of understanding impacts road safety and environmental degradation, such as the decline in air quality. Consequently, the Department of Transportation faces complex challenges in providing public education as well as ensuring firm and consistent law enforcement.
Keywords: KIR Test, level of understanding, internal factors, external factors
| Dosen Pembimbing: | Jusuf, Harsono and Insyira, Yusdiawan Azhar and Ekapti, Wahjuni Djuwitaningsih | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Patent |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Uji KIR, tingkat pemahaman, faktor internal, faktor eksternal Keywords: KIR Test, level of understanding, internal factors, external factors |
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science |
| Depositing User: | RIZKY YOGATAMA |
| Date Deposited: | 26 Feb 2026 01:33 |
| Last Modified: | 26 Feb 2026 01:33 |
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/19002 |
