Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi krisis yang telah dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam membangun komunikasi publik terkait kebijakan penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican tahun 2025. Penutupan TPA Mrican ini merupakan kebijakan publik yang menimbulkan beragam respons dari masyarakat, dari kebijakan tersebut memunculkan adanya potensi krisis dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. data diperloleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan melibatkan pihak Humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta pihak-pihak yang terkait dengan proses komunikasi publik kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang dilakukan telah mengacu pada kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT) meliputi instructing information, adjusting information, dan rebuild strategy. Humas menyampaikan informasi faktual mengenai kondisi overload TPA, sistem open dumping, serta peringatan dari KLHK melalui media resmi pemerintah. Pemerintah juga menyampaikan roadmap pengelolaan sampah dan edukasi publik sebagai bentuk solusi serta menyiapkan TPA baru. Namun, persepsi transparansi belum sepenuhnya merata karena sebagian masyarakat merasa informasi pada tahap awal masih kurang optimal. Komunikasi publik yang dilakukan menunjukkan kecenderungan Two-Way Asymmetrical Communication melalui interaksi di media sosial, dimana pememerintah dominan dalam mengendalikan informasi.